𝗣𝗲𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗮𝗮𝗻 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹 𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗕𝗲𝗿𝗷𝗮𝗹𝗮𝗻-𝗷𝗮𝗹𝗮𝗻 𝗸𝗲 𝗚𝘂𝗻𝘂𝗻𝗴: 𝗣𝗗𝗛𝗝 𝗕𝗲𝗿𝗷𝗮𝗻𝗷𝗶 𝗠𝗲𝗹𝗮𝗽𝗼𝗿𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗷𝗮𝗯𝗮𝘁 𝗥𝗔𝗘𝗢𝗔 𝗸𝗲 𝗞𝗲𝗷𝗮𝗸𝘀𝗮𝗮𝗻
Direktur Delegasi Teritorial PDHJ di RAEOA, Bartolomeo Gonçalves, bersama timnya selama kegiatan pemantauan dan inspeksi di Oe-Cusse. Foto: OCNEWS/Abilio D. C. Quefi
Oe-Cusse,
26 Oktober 2026 (OCNEWS) – Ombudsman Hak Asasi Manusia dan Keadilan (PDHJ),
melalui Delegasi Teritorialnya di Wilayah Administratif Khusus Oecusse-Ambeno
(RAEOA), baru-baru ini melakukan pemeriksaan dengan pendekatan
semi-investigatif terhadap gedung-gedung direktorat regional.
Berdasarkan
hasil pemantauan yang berlangsung pada 21–25 Oktober, tim PDHJ menemukan bahwa
hampir seluruh pejabat direktorat dan kepala bagian di Oecusse tidak mematuhi
ketentuan yang berlaku. Mereka terus menggunakan mobil negara untuk pergi ke
rumah pribadi, makan siang di rumah, serta berjalan-jalan ke daerah pegunungan
pada akhir pekan, meskipun telah menerima tunjangan transportasi bulanan dari
negara.
Direktur
Delegasi Teritorial PDHJ di RAEOA, Bartolomeo Gonçalves, menyatakan bahwa
penyalahgunaan aset publik tersebut menimbulkan pengeluaran besar bagi kas
negara.
“Penggunaan
mobil negara untuk kepentingan pribadi menimbulkan biaya besar bagi negara,
khususnya untuk bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan. Berdasarkan Dekretu-Lei
Nomor 21/2021, pegawai negeri dan pejabat yang menduduki posisi pimpinan
menerima tunjangan transportasi bulanan sebesar US$25 hingga US$150 untuk
menanggung biaya perjalanan dari rumah ke tempat kerja serta transportasi untuk
makan siang. Karena itu, tidak ada alasan untuk menggunakan kendaraan
operasional negara demi kepentingan pribadi,” kata Bartolomeo Gonçalves di
kantornya di Sta. Rosa-Costa, Pante Macasar.
PDHJ juga
mengonfirmasi bahwa meskipun beberapa pejabat mengaku memperoleh izin dari
atasan untuk menggunakan kendaraan secara bebas, Direktorat Regional Aset
Negara menyatakan bahwa tidak ada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Presiden
Otoritas untuk memberikan izin tersebut. Menurut hierarki hukum, surat edaran
tidak dapat mengesampingkan dekretu-lei maupun Konstitusi.
Menanggapi
persoalan tersebut, Direktur Pendidikan Regional Oecusse, Vincencio Cono,
mengakui bahwa tindakan PDHJ merupakan langkah positif untuk mengingatkan para
pejabat agar mematuhi peraturan. Namun, menurutnya, persoalan tersebut mungkin
tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata operasional pelayanan publik.
“Apa yang
dilakukan PDHJ merupakan langkah positif untuk mengingatkan kami agar mematuhi
peraturan. Namun, persoalan ini mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi
nyata pekerjaan. Di Direktorat Pendidikan, kami juga pergi ke sekolah-sekolah
yang jauh pada hari Sabtu untuk mendampingi pelaksanaan kurikulum oleh para
guru. Karena itu, terkadang kami baru kembali setelah pukul 17.00. Akan lebih
baik jika ada keputusan yang tidak sekadar mengharuskan kendaraan ditinggalkan
di rumah, tetapi memungkinkan kendaraan digunakan di luar jam kerja apabila
terdapat alasan yang sah untuk melaksanakan tugas negara,” usul Vincencio Cono.
Sementara
itu, Direktur Aset dan Logistik, Amancio Punef, menegaskan dukungannya terhadap
Dekretu-Lei Nomor 80/2022 serta surat edaran tahun 2022 yang diterbitkan oleh
mantan Sekretaris Regional Keuangan. Ia menyatakan bahwa alasan yang
disampaikan para pejabat tidak membenarkan pelanggaran terhadap aturan
penggunaan aset negara.
“Semua
kendaraan yang diberikan kepada sekretaris regional, direktur, dan kepala
departemen merupakan kendaraan operasional, bukan kendaraan jabatan. Di RAEOA,
satu-satunya kendaraan jabatan yang menurut hukum boleh dibawa pulang adalah
kendaraan Presiden Otoritas. Karena itu, pejabat lainnya harus menggunakan
transportasi pribadi untuk perjalanan dari rumah ke tempat kerja, sedangkan
seluruh kendaraan negara harus diparkir di kantor setelah jam kerja,” tegas
Amancio Punef.
Direktur
Transportasi, Domingos de Almeida, turut menekankan bahwa meskipun kendaraan
negara berfungsi mendukung kebutuhan pelayanan publik, penggunaannya harus
dilakukan secara bertanggung jawab.
“Meskipun
kendaraan tersebut berfungsi mendukung berbagai kebutuhan pelayanan publik,
sangat penting agar aset negara tidak digunakan untuk berjalan-jalan di luar
jam kerja,” ujar Domingos de Almeida.
Pada tahap
berikutnya, PDHJ akan menyelesaikan laporan pemantauan dan menyampaikannya
kepada PDHJ Nasional, Komisi Anti-Korupsi (KAK), serta lembaga-lembaga
berwenang lainnya.
Untuk kasus
yang memiliki unsur tindak pidana penggelapan atau penyalahgunaan kendaraan
negara (peculato dan peculato de uso) sebagaimana diatur dalam
Pasal 295 dan 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya penggunaan mobil
negara untuk kegiatan pribadi, PDHJ akan menyampaikan laporan pidana kepada
Kejaksaan agar kasus tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai hukum.
Sementara
itu, perkara administratif dan disipliner berdasarkan Undang-Undang Kepegawaian
Nomor 05/2009 akan disampaikan kepada Komisi Kepegawaian Publik (KFP).
PDHJ juga
akan merekomendasikan kepada Presiden Otoritas RAEOA agar memberikan arahan
yang jelas kepada para pejabat dan pimpinan. Selain itu, PDHJ akan
merekomendasikan kepada Direktorat Aset Negara agar memperkuat pengawasan
penggunaan bahan bakar melalui sistem strip ticket serta berkoordinasi
dengan Komando Umum PNTL di RAEOA untuk membentuk titik pemeriksaan (check
point) di jalan umum guna menindak kendaraan negara yang beroperasi secara
ilegal di luar jam kerja.
Jurnalis: Abilio D. C. Quefi
Tim Penerjemah: OCNEWS

Komentar
Posting Komentar