𝗣𝗲𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗮𝗮𝗻 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹 𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗕𝗲𝗿𝗷𝗮𝗹𝗮𝗻-𝗷𝗮𝗹𝗮𝗻 𝗸𝗲 𝗚𝘂𝗻𝘂𝗻𝗴: 𝗣𝗗𝗛𝗝 𝗕𝗲𝗿𝗷𝗮𝗻𝗷𝗶 𝗠𝗲𝗹𝗮𝗽𝗼𝗿𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗷𝗮𝗯𝗮𝘁 𝗥𝗔𝗘𝗢𝗔 𝗸𝗲 𝗞𝗲𝗷𝗮𝗸𝘀𝗮𝗮𝗻

Direktur Delegasi Teritorial PDHJ di RAEOA, Bartolomeo Gonçalves, bersama timnya selama kegiatan pemantauan dan inspeksi di Oe-Cusse. Foto: OCNEWS/Abilio D. C. Quefi

Oe-Cusse, 26 Oktober 2026 (OCNEWS) – Ombudsman Hak Asasi Manusia dan Keadilan (PDHJ), melalui Delegasi Teritorialnya di Wilayah Administratif Khusus Oecusse-Ambeno (RAEOA), baru-baru ini melakukan pemeriksaan dengan pendekatan semi-investigatif terhadap gedung-gedung direktorat regional.

Berdasarkan hasil pemantauan yang berlangsung pada 21–25 Oktober, tim PDHJ menemukan bahwa hampir seluruh pejabat direktorat dan kepala bagian di Oecusse tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Mereka terus menggunakan mobil negara untuk pergi ke rumah pribadi, makan siang di rumah, serta berjalan-jalan ke daerah pegunungan pada akhir pekan, meskipun telah menerima tunjangan transportasi bulanan dari negara.

Direktur Delegasi Teritorial PDHJ di RAEOA, Bartolomeo Gonçalves, menyatakan bahwa penyalahgunaan aset publik tersebut menimbulkan pengeluaran besar bagi kas negara.

“Penggunaan mobil negara untuk kepentingan pribadi menimbulkan biaya besar bagi negara, khususnya untuk bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan. Berdasarkan Dekretu-Lei Nomor 21/2021, pegawai negeri dan pejabat yang menduduki posisi pimpinan menerima tunjangan transportasi bulanan sebesar US$25 hingga US$150 untuk menanggung biaya perjalanan dari rumah ke tempat kerja serta transportasi untuk makan siang. Karena itu, tidak ada alasan untuk menggunakan kendaraan operasional negara demi kepentingan pribadi,” kata Bartolomeo Gonçalves di kantornya di Sta. Rosa-Costa, Pante Macasar.

PDHJ juga mengonfirmasi bahwa meskipun beberapa pejabat mengaku memperoleh izin dari atasan untuk menggunakan kendaraan secara bebas, Direktorat Regional Aset Negara menyatakan bahwa tidak ada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Presiden Otoritas untuk memberikan izin tersebut. Menurut hierarki hukum, surat edaran tidak dapat mengesampingkan dekretu-lei maupun Konstitusi.

Menanggapi persoalan tersebut, Direktur Pendidikan Regional Oecusse, Vincencio Cono, mengakui bahwa tindakan PDHJ merupakan langkah positif untuk mengingatkan para pejabat agar mematuhi peraturan. Namun, menurutnya, persoalan tersebut mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata operasional pelayanan publik.

“Apa yang dilakukan PDHJ merupakan langkah positif untuk mengingatkan kami agar mematuhi peraturan. Namun, persoalan ini mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi nyata pekerjaan. Di Direktorat Pendidikan, kami juga pergi ke sekolah-sekolah yang jauh pada hari Sabtu untuk mendampingi pelaksanaan kurikulum oleh para guru. Karena itu, terkadang kami baru kembali setelah pukul 17.00. Akan lebih baik jika ada keputusan yang tidak sekadar mengharuskan kendaraan ditinggalkan di rumah, tetapi memungkinkan kendaraan digunakan di luar jam kerja apabila terdapat alasan yang sah untuk melaksanakan tugas negara,” usul Vincencio Cono.

Sementara itu, Direktur Aset dan Logistik, Amancio Punef, menegaskan dukungannya terhadap Dekretu-Lei Nomor 80/2022 serta surat edaran tahun 2022 yang diterbitkan oleh mantan Sekretaris Regional Keuangan. Ia menyatakan bahwa alasan yang disampaikan para pejabat tidak membenarkan pelanggaran terhadap aturan penggunaan aset negara.

“Semua kendaraan yang diberikan kepada sekretaris regional, direktur, dan kepala departemen merupakan kendaraan operasional, bukan kendaraan jabatan. Di RAEOA, satu-satunya kendaraan jabatan yang menurut hukum boleh dibawa pulang adalah kendaraan Presiden Otoritas. Karena itu, pejabat lainnya harus menggunakan transportasi pribadi untuk perjalanan dari rumah ke tempat kerja, sedangkan seluruh kendaraan negara harus diparkir di kantor setelah jam kerja,” tegas Amancio Punef.

Direktur Transportasi, Domingos de Almeida, turut menekankan bahwa meskipun kendaraan negara berfungsi mendukung kebutuhan pelayanan publik, penggunaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab.

“Meskipun kendaraan tersebut berfungsi mendukung berbagai kebutuhan pelayanan publik, sangat penting agar aset negara tidak digunakan untuk berjalan-jalan di luar jam kerja,” ujar Domingos de Almeida.

Pada tahap berikutnya, PDHJ akan menyelesaikan laporan pemantauan dan menyampaikannya kepada PDHJ Nasional, Komisi Anti-Korupsi (KAK), serta lembaga-lembaga berwenang lainnya.

Untuk kasus yang memiliki unsur tindak pidana penggelapan atau penyalahgunaan kendaraan negara (peculato dan peculato de uso) sebagaimana diatur dalam Pasal 295 dan 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya penggunaan mobil negara untuk kegiatan pribadi, PDHJ akan menyampaikan laporan pidana kepada Kejaksaan agar kasus tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai hukum.

Sementara itu, perkara administratif dan disipliner berdasarkan Undang-Undang Kepegawaian Nomor 05/2009 akan disampaikan kepada Komisi Kepegawaian Publik (KFP).

PDHJ juga akan merekomendasikan kepada Presiden Otoritas RAEOA agar memberikan arahan yang jelas kepada para pejabat dan pimpinan. Selain itu, PDHJ akan merekomendasikan kepada Direktorat Aset Negara agar memperkuat pengawasan penggunaan bahan bakar melalui sistem strip ticket serta berkoordinasi dengan Komando Umum PNTL di RAEOA untuk membentuk titik pemeriksaan (check point) di jalan umum guna menindak kendaraan negara yang beroperasi secara ilegal di luar jam kerja.


Jurnalis: Abilio D. C. Quefi

Tim Penerjemah: OCNEWS

Komentar

Postingan populer dari blog ini

𝗦𝗮𝗹𝗮𝗿𝗶𝘂 𝗙𝘂𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂 𝗥𝗔𝗘𝗢𝗔 𝗔𝘁𝗿𝗮𝘇𝘂, 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝘂 𝗦𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗙𝗼 𝗢𝗽𝘀𝗮𝘂𝗻 𝗧𝗼𝗹𝘂

𝐑𝐞𝐤𝐫𝐮𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮 𝐋𝐚 𝐁𝐚𝐳𝐞𝐢𝐚 𝐁𝐚 𝐍𝐞𝐬𝐞𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞, 𝐅𝐮𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐮 𝟏 𝐌𝐢𝐥𝐥 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐧 𝐈𝐡𝐚 𝐀𝐦𝐞𝐚𝐬𝐚 𝐋𝐚𝐤𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐫𝐛𝐢𝐬𝐮

Halerik Husi Merkadu Numbei: Ukun La Ho Domin, Produtu La Folin